INFO NASIONAL – Mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, 73 dari 100 anggota  menyetujui dan mendukung tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dibahas di rapat paripurna DPRD Jawa Barat pada Selasa, 7 Juni 2016.  Namun, Raperda tersebut akan dikaji kembali dengan menimbang berbagai referensi dan masukan yang diberikan oleh beberapa fraksi saat rapat.

Adapun ketujuh Raperda itu adalah  pertama, Raperda penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada PT BPR Intan Jabar, PT BPR Cianjur Jabar, PT BPR karya Utama Jabar, PT BPR Wibawa Mukti Jabar, PT BPR Cipatujah Jabar, PT BPR Majalengka Jabar, PT BPR Arta Galuh Mandiri Jabar, PT BPR Karawang Jabar.

Kedua, Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 tahun 2006 tentang penyertaan modal daerah.

Ketiga, Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 tahun 2013 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang Minyak dan Gas Bumi lingkup kegiatan usaha hulu.

Keempat, Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 tahun 2014 tentang penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Perseroan Terbatas (PT) Migas Hulu Jabar.

Kelima, Reperda tentang Perseroan Terbatas (PT) Agronesia Jabar.

Keenam, Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2012 tentang gelar kehormatan, warga kehormatan, dan Penghargaan Daerah.

Ketujuh, Raperda Provinsi Jawa Barat tentang Pelayanan Kepemudaan.

Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Deddy Mizwar, Sekda, para Asisten, Kepala Biro, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, dan pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Ahmad Heryawan akan menyampaikan tanggapan atas 7 Raperda  tersebut pada rapat berikutnya, Senin, 13 Juni 2016 mendatang. (*)

Sumber: https://nasional.tempo.co/read/777884/dprd-jabar-dukung-7-raperda/full&view=ok